Wacana Jenazah Koruptor Tak Boleh Disalati Gagal, Kini Koruptor Ingin Dilarang Haji

Jakarta (SI ONLINE) - Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saefudin, mendukung wacana yang dikembangkan oleh jamaah haji Indonesia yang sedang menunaikan ibadah haji untuk melarang atau mengharamkan koruptor menunaikan ibadah haji.

Alasan yang dikemukakan untuk itu menurutnya cukup kuat dan bisa memperkuat upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi.

“Saya setuju wacana itu. Koruptor memang seharusnya dilarang naik haji karena memang tidak seharusnya uang korupsi dipergunakan naik haji. Koruptor disini bukan hanya dilihat dari kacamata hukum, tapi lebih kepada kacamata moral. Kalau ada koruptor yang paling tidak paham ajaran agama, paling tidak dia bisa membatalkan niatnya untuk naik haji,” ujar Lukman, Kamis (27/9/2012), seperti dikutip Antaranews.

Dengan jumlah koruptor yang banyak di Indonesia, dirinya yakin jika larangan atau himbauan itu diterapkan akan dapat mengurangi daftar tunggu jamaah untuk berangkat haji.

”Jadi memang yang berangkat seharusnya adalah rakyat dulu yang menabung dengan susah payah untuk bisa melaksanakan rukun Islam,” tegas Wakil Ketua Umum PPP itu.

Rakyat yang jujur menurutnya haknya tidak boleh dikalahkan oleh para koruptor dalam menjalankan ibadah haji. “Koruptor itu sudah makan uang rakyat, masak jatah rakyat untuk berhaji mau mereka gunakan juga. Ini namanya makan hak rakyat berkali-kali,” tegasnya.

Setiap orang yang mau berangkat haji diharuskan untuk melaksanakan sholat tobat karena memang berhaji itu adalah salah satu jihad di jalan Allah. Para koruptor belum serius bertobat jika belum mengembalikan harta hasil yang telah dikorupsinya.

”Yah belum sah sholat tobatnya kalau hartanya korupsinya belum dikembalikan kepada rakyat. Nah kalau sudah mengembalikan baru lah naik haji,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPR RI, Marzuki Alie. Menurutnya pada prinsipnya dirinya setuju jika ada usulan dari jamaah untuk melarang koruptor yang belum taubat untuk pergi ke tanah suci.

“Prinsipnya saya setuju. Tapi semua itu tentunya harus didukung fakta, bagaimana pembuktiannya,” ujar Marzuki.

Dirinya melihat semua hal ini kembali kepada nurani para pejabat itu sendiri dan bagaimana pemahaman agamanya.

“Kesulitannya tentunya untuk membuktikan seseorang itu koruptor kan harus ada putusan pengadilan. Kalau himbauan moral saja agak sulit karena para koruptor itu selalu merasa dia tidak melakukan korupsi. Jadi susah juga membatasinya,” tegasnya.

red: shodiq ramadhan

Read More

Hatta Taliwang Gugat Kaum Minoritas Pemuja Gus Dur yang Supermakmur Penindas Mayoritas!

---

Redaksi Salam-Online – Rabu, 10 Zulqaidah 1433 H / 26 September 2012 12:32

Muhammad Hatta Taliwang

JAKARTA (salam-online.com): Makin eksisnya kaum monoritas, khususnya  etnis Tionghoa, tak terlepas dari peran dan “perjuangan” Gus Dur.
Maka, terutama di kalangan minoritas, Gus Dur amat “dipuja”. Karena, dengan ‘perjuangan’ Gus Dur itulah, kelompok minoritas negeri ini tak hanya kian berjaya di bidang ekonomi, tapi juga merambah ke dunia politik.
Dulu, hari raya imlek tak libur nasional, lalu saat Gus Dur jadi presiden, hari besar kaum China itu ditetapkan sebagai hari libur nasional.
Sebelum merambah dunia politik, mereka sudah tampil luar biasa di bidang ekonomi, menguasai 90% sektor ini di Indonesia. Bahkan dunia pendidikan pun mereka ‘kunci’. Banyak sekolah-sekolah dan perguruan tinggi adalah milik kaum minoritas. Begitu pula di bidang media. Bahkan media–khususnya televisi–digunakan untuk bisa eksis di dunia politik.
Sekarang, di bidang politik kelompok minoritas kian giat. Bahkan untuk melengkapi tangga sukses mereka, banyak pula pejabat menjadi pelayan yang baik bagi golongan ini. Ini sejak dulu.
Padahal, umat mayoritas yang kebanyakan hidup nelangsa di negeri ini kian miskin. Tak punya peluang untuk menjadi hidup lebih baik.
Sementara umat Islam yang minoritas di Eropa, Amerika, dan di mana pun, mereka tetap diperlakukan sebagai warga minoritas yang hak-haknya jauh berbeda dibanding kelompok mayoritas. Mereka mendapat perlakuan yang amat diskriminatif.
Nah, di negeri mayoritas Muslim ini, golongan minoritas hidup supermakmur, bahkan bisa mengatur para pejabat dan sangat menguasai roda kehidupan, utamanya bidang ekonomi, pendidikan, media–dan kini politik.
Begitulah fakta dan realitasnya, memang. Jika di satu negeri yang mayoritasnya adalah kaum Muslimin, maka kelompok minoritas sangat dilindungi–banyak pembelanya dan didukung media, sehingga ironisnya sampai mengalahkan kaum mayoritas dan si mayoritas pun jadi “tertuduh”–meskipun kekeliruan ada pada sang minoritas.
Sebaliknya, jika di sebuah negeri umat Islam pada posisi minoritas, jangan harap berkehidupan dalam semua aspek berada di pihak mereka. Yang ada, mereka tetap menjadi warga kelas rendah, tertindas dan ditindas!
“Mereka harus bersyukur atas perjuangan Gus Dur dilanjutkan oleh SBY sekarang,” kata Koordinator Gerakan Diskusi 77/78, Muhammad Hatta Taliwang, Rabu (26/9/2012).
Karena Gus Dur memperjuangkan kaum minoritas atas dasar kemanusiaan, Hatta pun meminta kelompok minoritas pendukung Gus Dur giliran mendukung kelompok mayoritas atas nama kemanusiaan.
“Atas nama kemanusiaan pula, saya bertanya, terutama ke pendukung Gus Dur minoritas yang sudah superkaya dan supermakmur, sejauh mana perjuangan Anda untuk berjuang bersama kaum mayoritas miskin yang ratusan juta dan tertindas di negeri ini? Mereka tidak butuh charity atau kedermawanan atau belas kasihan dari Anda dengan memberi angpau seperti memberi makan bebek. Mereka butuh supporting agar perjuangan mereka dalam hal upah, tanah, hasil pertanian, perkebunan, kesempatan kerja dan lain-lain bisa sukses,” gugat Hatta.
Hatta mengingatkan bahwa kelompok mayoritas miskin dan tertindas itu bukan karena malas, bodoh,  tidak kreatif dan tidak memiliki sumber daya. Persoalan kemiskinan dan pemiskinan massif justru terjadi dan menimpa mereka karena ada kebijakan yang tak berpihak kepada mereka, sebagaimana dikatakan Henry Veltemeyer, sebagai akibat dari proses akumulasi kekayaan di satu sisi, serta penghisapan serta pemiskinan di sisi lain.
Masih mengutip Veltmeyer, Hatta mengingatkan bahwa kemiskinan kelompok mayoritas itu bukan terjadi alamiah, melainkan karena desain kebijakan politik-ekonomi neoliberalisme dan globalisasi kapitalis.
“Maka pertanyaanku kepada pemuja Gus Dur yang sudah supermakmur, atas nama humanisme, apakah Anda peduli pada masalah-masalah yang dihadapi mayoritas rakyat di sini? Dan berjuang melawan neoliberalisme? Atau malah Anda enjoy dan menjadi aktor aktif dari sistem yang menindas ini?” tanya dan sekaligus gugatan Hatta atas kaum minoritas yang pada makmur di negeri ini.
Sesungguhnya kaum mayoritas negeri ini pun tak berharap kelompok minoritas membantu mereka. Yang penting minoritas itu tahu diri. Sudah dibantu dan hidup makmur jangan malah ngelunjak! Begitu kira-kira.
Dan yang diharapkan kelompok mayoritas negeri ini adalah kebijakan yang berpihak pada mereka. Masak penduduk mayoritas negeri ini malah ditelantarkan, dan lebih melayani minoritas.
Tapi begitulah, memang realitasnya. Mayoritas yang menjadi pekerja minoritas, misalnya, jika menggugat kecilnya gaji, tak manusiawinya perlakuan atas mereka, atau sistem ketenagakerjaan yang acak-adut, umumnya policy pemerintah tak berpihak pada mereka.
Begitulah jika syariat Islam tak dipakai dalam kehidupan, kehidupan berpolitik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Jika syariat Islam jadi panglima untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, maka, baik mayoritas maupun minoritas diperlakukan adil dan sama-sama dilindungi.
Itulah pemerintahan Islam yang pernah dipraktikkan di zaman Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dan Khulafa -ur-Raasyidiin. (rmol/salam-online.com)

Read More

Lagi, Muslim Thailand Demo Kedubes AS, Dihadang Aparat

---

Redaksi Salam-Online – Kamis, 11 Zulqaidah 1433 H / 27 September 2012 20:56

BANGKOK (salam-online.com): Ratusan orang menggelar unjuk rasa menentang peredaran film “Innocent of Muslims” di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Bangkok, Thailand.
Pengunjuk rasa menuntut agar pembuat film tersebut diberi hukuman.
Menurut Associated Press, Kamis (27/9/2012) seperti dikutip okezone, sekitar 300 anggota kepolisian dikerahkan untuk mengawal aksi yang dilakukan oleh 200-an orang tersebut.
Dilaporkan, aksi protes ini diorganisir oleh Muslim Group for Peace. Unjuk rasa ini adalah yang kedua kalinya terjadi di Thailand dalam dua pekan terakhir.
Dalam aksinya para pengunjuk rasa mendesak agar Pemerintah AS segera menghukum pembuat film yang dinilai menistakan Islam tersebut.
Para pengunjuk rasa meminta agar Duta Besar AS bersedia menerima surat protes dari mereka. Namun permintaan itu ditolak. Massa yang marah kabarnya sempat mendorong barikade pengamanan.
Ratusan aparat kepolisian Thailand menghadang dan mencegah  pengunjuk rasa untuk merangsek ke kedubes AS, sehingga sempat terjadi saling dorong.
Kendati demikian tidak ada bentrokan serius dalam aksi ini.

Read More

Densus 88 geledah kontrakan tukang roti, pemilik kontrakan hampir pingsan

SOLO (Arrahmah.com) - Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Mabes Polri di Sukoharjo hari ini menggeledah rumah kontrakan yang ditempati seorang pria bernama Fendi. Dia sehari-hari dikenal sebagai penjual roti keliling.

Rumah kontrakan Fendi yang beralamat di Tuwak, RT 1 RW 5, Gonilan, Kartasura, Sukoharjo, merupakan milik Andi yang merupakan warga setempat.

Berdasarkan keterangan dari istri pemilik rumah yang dikontrak Fendi, Sartini, Fendi mengontrak rumah tersebut sekitar dua tahun yang lalu. Dia mengontrak bersama dengan istri dan dua anaknya.

"Kalau nggak salah, Fendi berasal dari Bekonang, Sukoharjo. Sedangkan istrinya dari Surabaya," kata Sartini, Kamis, (27/9) seperti dilansir vivanews.

Ketika digeledah Densus, kata Sartini, kondisi rumah tersebut kosong tidak berpenghuni. Pasalnya, sejak dua minggu yang lalu Fendi dan keluarganya pamit pulang ke Surabaya.

"Ketika mereka pergi, pamitnya mau pulang nganterin ibunya naik haji. Ini kunci ditinggalkan kepada saya. Setiap sore saya selalu menyalakan lampu di rumah tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, Fendi dan istrinya setiap harinya bekerja membuat roti di rumah. Setelah itu, roti tersebut dijual dengan dititipkan ke warung-warung. "Sehari-hari memang penjual roti," tuturnya.
Petugas Menyamar
Sartini kemudian menceritakan sebelum ada penggeledehan, ternyata ada orang yang mencari kos di rumahnya. Setelah itu, orang tersebut langsung bertanya dan menunjuk rumah kontrakan Fendi.
"Itu ada kos-kosan ya. Saya jawab tidak ada. Itu adalah rumah yang dikontrak Fendi. Kemudian, dia tanya lagi kemana Fendi?, saya jawab sedang ke Surabaya," kata dia sambil menirukan ucapkan orang yang diduga adalah anggota Densus yang sedang menyamar.

Setelah orang yang mencari kos itu pergi, kata dia, tidak lama berselang langsung datang sepasukan polisi dengan senjata lengkap mendatangi rumah kontrakan Fendi. "Saya hampir mau pingsan karena kaget dengan kedatangan polisi yang banyak itu," jelasnya. (bilal/arrahmah.com)

Read More

Jurnalis Muslim Bentuk Kaukus Wartawan Pembela Syariat Islam

.

Aceh (VoA-Islam) – Dalam sebuah pernyataan persnya, sekelompok jurnalis yang tergabung dalam Kaukus Wartawan Pembela Syariat Islam bertekad untuk mengawal pelaksanaan Syariat Islam di Aceh agar berjalan sesuai dengan Qanun Syariat Islam dan Undang-Undang Syariat Islam itu sendiri.
Kaukus ini bukan partai politik, dan bukan ormas. Kaukus ini adalah himpunan wartawan dari berbagai media yang memiliki misi dan visi Islami dalam menjalankan profesinya.
Gerakan ini digagas oleh sejumlah wartawan dari lintas media dan organisasi profesi. Di antaranya Arif Ramdan (Serambi Indonesia/AJI), Azhari (LKBN Antara Biro Aceh/PWI), Yuswardi Mustafa (Prohaba/PWI), Heru Dwi S (LKBN Antara Biro Aceh/PWI), H Ibnu Sa'dan (Hr. Waspada Biro Langsa/PWI), Muhammad Saman (Hr. Analisa/PWI), Muhammad Zairin (Hr. Waspada/PWI), Misbahuddin (Hr. Serambi Indonesia/PWI), Zainal Arifin (Serambi Indonesia/AJI), dan Said Kamaruzzaman (Serambi Indonesia/AJI), Jaka Rasyid (Hr. Waspada/PWI).
Dalam waktu dekat, para penggagas Kaukus akan mendeklarasikan pendirian Kaukus Wartawan Pembela Syariat Islam dengan menggelar muzakarah. Para penggagas berharap semua wartawan lintas media di Aceh dapat bergabung untuk melawan pembodohan yang menyusup ke Aceh dengan menakut-nakuti praktek jurnalistik bebas, dengan isu-isu HAM dan dalih lainnya.
Kaukus akan mengawal pelaksanaan Syariat dari anasir-anasir busuk yang berlindung di balik tema-tema intelektual dan hak azasi manusia. Anasir busuk tersebut sangat berbahaya karena disinyalir berbaju munafik, yang berbicara seakan-akan mendukung syariat, tapi diam-diam menjalakan misi terselubung dari donor-donor asing untuk menghancurkan Islam di Aceh khususnya, Indonesia umumnya.
Kaukus juga akan memberi dukungan kongkrit bagi para ulama, Dinas Syariat Islam Aceh, dan aktifitas Wilayatul Hisbah (WH) dalam memberantas berbagai bentuk maksiat di Aceh.  Sebagai wartawan kaukus ini akan memperjuangkan kebebasan pers dan mensinkronkan  UU Pers, Kode Etik Jurnalis dengan nilai-nilai Islam  sebagai panduan moral wartawan dalam menjalankan tugasnya.

Sesuai dengan namanya, lembaga ini hanya bersifat sementara dan terbatas kepada upaya untuk memberikan semangat kepada jurnalis/wartawan dalam meliput pemberitaan seputar upaya penegakan hukum syariah di Aceh. Lembaga ini akan dibubarkan jika ancaman terhadap penegakan syariat Islam di Aceh dianggap sudah tidak ada lagi.

“Kami sekelompok wartawan yang menjunjung tinggi kebebasan pers dan nilai-nilai syariat Islam, saat ini merasa khawatir dengan upaya sekelompok orang yang terindikasi berusaha mengekang atau melemahkan semangat para pekerja pers, dalam meliput kasus-kasus yang berkaitan dengan upaya penegakan Syariat Islam di Aceh.

Kaukus menilai, tindakan segelintir pihak yang berlindung di balik kode etik dan HAM, sangat bertolak belakang dengan yang diterapkan di negara yang disebut sebagai penjunjung HAM dan kebebasan berekspresi, seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa.

Bukti teranyar, pemerintah Amerika Serikat menolak mengadili sutradara, produser, dan aktor/aktris yang terlibat dalam pembuatan film "Innocence of Muslims" yang jelas-jelas menghina Nabi Muhammad SAW, tanpa proses check and rechek kepada Umat Islam.

Meski telah menyebarkan film bohong dan telah menyebabkan demonstrasi mematikan di seluruh dunia, Pemerintah Amerika Serikat tetap menolak mengadili orang-orang yang terlibat dalam pembuatan film sampah ini. Alasannya adalah melindungi "kebebasan berekspresi".

Atas dasar pemikiran dan fakta-fakta ini, kami sekelompok wartawan yang menjunjung tinggi kebebasan pers dan nilai-nilai syariat Islam, merasa perlu membentuk sebuah lembaga buffer aksi, untuk mendukung kebebasan berbicara dan berekspresi sesuai tuntunan Syariat Islam. Untuk sementara ini, kami sepakat memberikan wadah ini dengan nama "Kaukus Wartawan Pembela Syariat Islam."
“Kami mengajak rekan-rekan wartawan di Aceh yang sepaham, untuk ikut bergabung dalam rangka mendukung penegakan hukum Allah di Tanah Serambi Mekkah ini.”

Pendaftaran bisa dilakukan dengan mengirimkan surat konfirmasi ke email
kaukuspers.islami@journalist.com, dengan menuliskan nama lengkap dan tempat media bekerja. Serta mencantumkan nomor HP untuk kami konfirmasikan lebih lanjut. (desas/pernyataan pers)

Read More