Wacana Jenazah Koruptor Tak Boleh Disalati Gagal, Kini Koruptor Ingin Dilarang Haji

Jakarta (SI ONLINE) - Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saefudin, mendukung wacana yang dikembangkan oleh jamaah haji Indonesia yang sedang menunaikan ibadah haji untuk melarang atau mengharamkan koruptor menunaikan ibadah haji.

Alasan yang dikemukakan untuk itu menurutnya cukup kuat dan bisa memperkuat upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi.

“Saya setuju wacana itu. Koruptor memang seharusnya dilarang naik haji karena memang tidak seharusnya uang korupsi dipergunakan naik haji. Koruptor disini bukan hanya dilihat dari kacamata hukum, tapi lebih kepada kacamata moral. Kalau ada koruptor yang paling tidak paham ajaran agama, paling tidak dia bisa membatalkan niatnya untuk naik haji,” ujar Lukman, Kamis (27/9/2012), seperti dikutip Antaranews.

Dengan jumlah koruptor yang banyak di Indonesia, dirinya yakin jika larangan atau himbauan itu diterapkan akan dapat mengurangi daftar tunggu jamaah untuk berangkat haji.

”Jadi memang yang berangkat seharusnya adalah rakyat dulu yang menabung dengan susah payah untuk bisa melaksanakan rukun Islam,” tegas Wakil Ketua Umum PPP itu.

Rakyat yang jujur menurutnya haknya tidak boleh dikalahkan oleh para koruptor dalam menjalankan ibadah haji. “Koruptor itu sudah makan uang rakyat, masak jatah rakyat untuk berhaji mau mereka gunakan juga. Ini namanya makan hak rakyat berkali-kali,” tegasnya.

Setiap orang yang mau berangkat haji diharuskan untuk melaksanakan sholat tobat karena memang berhaji itu adalah salah satu jihad di jalan Allah. Para koruptor belum serius bertobat jika belum mengembalikan harta hasil yang telah dikorupsinya.

”Yah belum sah sholat tobatnya kalau hartanya korupsinya belum dikembalikan kepada rakyat. Nah kalau sudah mengembalikan baru lah naik haji,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPR RI, Marzuki Alie. Menurutnya pada prinsipnya dirinya setuju jika ada usulan dari jamaah untuk melarang koruptor yang belum taubat untuk pergi ke tanah suci.

“Prinsipnya saya setuju. Tapi semua itu tentunya harus didukung fakta, bagaimana pembuktiannya,” ujar Marzuki.

Dirinya melihat semua hal ini kembali kepada nurani para pejabat itu sendiri dan bagaimana pemahaman agamanya.

“Kesulitannya tentunya untuk membuktikan seseorang itu koruptor kan harus ada putusan pengadilan. Kalau himbauan moral saja agak sulit karena para koruptor itu selalu merasa dia tidak melakukan korupsi. Jadi susah juga membatasinya,” tegasnya.

red: shodiq ramadhan

Read More

Hatta Taliwang Gugat Kaum Minoritas Pemuja Gus Dur yang Supermakmur Penindas Mayoritas!

---

Redaksi Salam-Online – Rabu, 10 Zulqaidah 1433 H / 26 September 2012 12:32

Muhammad Hatta Taliwang

JAKARTA (salam-online.com): Makin eksisnya kaum monoritas, khususnya  etnis Tionghoa, tak terlepas dari peran dan “perjuangan” Gus Dur.
Maka, terutama di kalangan minoritas, Gus Dur amat “dipuja”. Karena, dengan ‘perjuangan’ Gus Dur itulah, kelompok minoritas negeri ini tak hanya kian berjaya di bidang ekonomi, tapi juga merambah ke dunia politik.
Dulu, hari raya imlek tak libur nasional, lalu saat Gus Dur jadi presiden, hari besar kaum China itu ditetapkan sebagai hari libur nasional.
Sebelum merambah dunia politik, mereka sudah tampil luar biasa di bidang ekonomi, menguasai 90% sektor ini di Indonesia. Bahkan dunia pendidikan pun mereka ‘kunci’. Banyak sekolah-sekolah dan perguruan tinggi adalah milik kaum minoritas. Begitu pula di bidang media. Bahkan media–khususnya televisi–digunakan untuk bisa eksis di dunia politik.
Sekarang, di bidang politik kelompok minoritas kian giat. Bahkan untuk melengkapi tangga sukses mereka, banyak pula pejabat menjadi pelayan yang baik bagi golongan ini. Ini sejak dulu.
Padahal, umat mayoritas yang kebanyakan hidup nelangsa di negeri ini kian miskin. Tak punya peluang untuk menjadi hidup lebih baik.
Sementara umat Islam yang minoritas di Eropa, Amerika, dan di mana pun, mereka tetap diperlakukan sebagai warga minoritas yang hak-haknya jauh berbeda dibanding kelompok mayoritas. Mereka mendapat perlakuan yang amat diskriminatif.
Nah, di negeri mayoritas Muslim ini, golongan minoritas hidup supermakmur, bahkan bisa mengatur para pejabat dan sangat menguasai roda kehidupan, utamanya bidang ekonomi, pendidikan, media–dan kini politik.
Begitulah fakta dan realitasnya, memang. Jika di satu negeri yang mayoritasnya adalah kaum Muslimin, maka kelompok minoritas sangat dilindungi–banyak pembelanya dan didukung media, sehingga ironisnya sampai mengalahkan kaum mayoritas dan si mayoritas pun jadi “tertuduh”–meskipun kekeliruan ada pada sang minoritas.
Sebaliknya, jika di sebuah negeri umat Islam pada posisi minoritas, jangan harap berkehidupan dalam semua aspek berada di pihak mereka. Yang ada, mereka tetap menjadi warga kelas rendah, tertindas dan ditindas!
“Mereka harus bersyukur atas perjuangan Gus Dur dilanjutkan oleh SBY sekarang,” kata Koordinator Gerakan Diskusi 77/78, Muhammad Hatta Taliwang, Rabu (26/9/2012).
Karena Gus Dur memperjuangkan kaum minoritas atas dasar kemanusiaan, Hatta pun meminta kelompok minoritas pendukung Gus Dur giliran mendukung kelompok mayoritas atas nama kemanusiaan.
“Atas nama kemanusiaan pula, saya bertanya, terutama ke pendukung Gus Dur minoritas yang sudah superkaya dan supermakmur, sejauh mana perjuangan Anda untuk berjuang bersama kaum mayoritas miskin yang ratusan juta dan tertindas di negeri ini? Mereka tidak butuh charity atau kedermawanan atau belas kasihan dari Anda dengan memberi angpau seperti memberi makan bebek. Mereka butuh supporting agar perjuangan mereka dalam hal upah, tanah, hasil pertanian, perkebunan, kesempatan kerja dan lain-lain bisa sukses,” gugat Hatta.
Hatta mengingatkan bahwa kelompok mayoritas miskin dan tertindas itu bukan karena malas, bodoh,  tidak kreatif dan tidak memiliki sumber daya. Persoalan kemiskinan dan pemiskinan massif justru terjadi dan menimpa mereka karena ada kebijakan yang tak berpihak kepada mereka, sebagaimana dikatakan Henry Veltemeyer, sebagai akibat dari proses akumulasi kekayaan di satu sisi, serta penghisapan serta pemiskinan di sisi lain.
Masih mengutip Veltmeyer, Hatta mengingatkan bahwa kemiskinan kelompok mayoritas itu bukan terjadi alamiah, melainkan karena desain kebijakan politik-ekonomi neoliberalisme dan globalisasi kapitalis.
“Maka pertanyaanku kepada pemuja Gus Dur yang sudah supermakmur, atas nama humanisme, apakah Anda peduli pada masalah-masalah yang dihadapi mayoritas rakyat di sini? Dan berjuang melawan neoliberalisme? Atau malah Anda enjoy dan menjadi aktor aktif dari sistem yang menindas ini?” tanya dan sekaligus gugatan Hatta atas kaum minoritas yang pada makmur di negeri ini.
Sesungguhnya kaum mayoritas negeri ini pun tak berharap kelompok minoritas membantu mereka. Yang penting minoritas itu tahu diri. Sudah dibantu dan hidup makmur jangan malah ngelunjak! Begitu kira-kira.
Dan yang diharapkan kelompok mayoritas negeri ini adalah kebijakan yang berpihak pada mereka. Masak penduduk mayoritas negeri ini malah ditelantarkan, dan lebih melayani minoritas.
Tapi begitulah, memang realitasnya. Mayoritas yang menjadi pekerja minoritas, misalnya, jika menggugat kecilnya gaji, tak manusiawinya perlakuan atas mereka, atau sistem ketenagakerjaan yang acak-adut, umumnya policy pemerintah tak berpihak pada mereka.
Begitulah jika syariat Islam tak dipakai dalam kehidupan, kehidupan berpolitik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Jika syariat Islam jadi panglima untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, maka, baik mayoritas maupun minoritas diperlakukan adil dan sama-sama dilindungi.
Itulah pemerintahan Islam yang pernah dipraktikkan di zaman Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dan Khulafa -ur-Raasyidiin. (rmol/salam-online.com)

Read More

Lagi, Muslim Thailand Demo Kedubes AS, Dihadang Aparat

---

Redaksi Salam-Online – Kamis, 11 Zulqaidah 1433 H / 27 September 2012 20:56

BANGKOK (salam-online.com): Ratusan orang menggelar unjuk rasa menentang peredaran film “Innocent of Muslims” di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Bangkok, Thailand.
Pengunjuk rasa menuntut agar pembuat film tersebut diberi hukuman.
Menurut Associated Press, Kamis (27/9/2012) seperti dikutip okezone, sekitar 300 anggota kepolisian dikerahkan untuk mengawal aksi yang dilakukan oleh 200-an orang tersebut.
Dilaporkan, aksi protes ini diorganisir oleh Muslim Group for Peace. Unjuk rasa ini adalah yang kedua kalinya terjadi di Thailand dalam dua pekan terakhir.
Dalam aksinya para pengunjuk rasa mendesak agar Pemerintah AS segera menghukum pembuat film yang dinilai menistakan Islam tersebut.
Para pengunjuk rasa meminta agar Duta Besar AS bersedia menerima surat protes dari mereka. Namun permintaan itu ditolak. Massa yang marah kabarnya sempat mendorong barikade pengamanan.
Ratusan aparat kepolisian Thailand menghadang dan mencegah  pengunjuk rasa untuk merangsek ke kedubes AS, sehingga sempat terjadi saling dorong.
Kendati demikian tidak ada bentrokan serius dalam aksi ini.

Read More

Muhammadiyah Tetapkan Puasa Perdana Pada 20 Juli 2012, NU Menunggu Hilal

Ketua Lajnah Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ghozalie Masroeri, mengaku, belum bisa memastikan apakah pada 20 Juli mendatang puasa Ramadan akan dimulai. Karena menurutnya, saat itu tinggi hilal diprediksi belum sampai dua derajat.
Ghozalie menyatakan, PBNU tidak memiliki keahlian meramal seperti Muhammadiyah yang sudah bisa memastikan awal puasa pada 20 Juli nanti. "Kami tidak punya tradisi meramalkan sesuatu, karena kami berdasarkan hitungan Hisab," jelas Ghozalie

Read More

Fatwa Ulama Saudi: Haram Berjihad di Suriah Tanpa Izin Pemerintah

Syaikh Ali Hakami, salah seorang anggota Lembaga Ulama Senior Arab Saudi (Hai'ah Kibar Al Ulama) memfatwakan haramnya rakyat Saudi “Berjihad di Suriah” tanpa izin dari pemerintah Arab Saudi.
Syaikh Ali Hakami, anggota Dewan Pengadilan Tertinggi mengatakan, “Kita harus bekerja sama dengan negara mengenai pemberian dukungan terstruktur tanpa harus melawan kebijakan penguasa.”
Seruan larangan 'berjihad' tanpa izin pemerintah itu dikeluarkan Ali Hakami pada Kamis (7/6) beberapa pekan silam, seperti dilansir dari France24. Sementara banyak ulama-ulama menyerukan seruan jihad yang banyak beredar di situs jaringan sosial di internet.
Syaikh Ali Hakami juga mengatakan dalam pernyataannya yang dipublikasikan oleh surat kabar lokal “Asy-Syarq” bahwa “Sikap pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait isu Suriah jelas dan positif, sehingga siapa pun tidak bisa menawarnya.”
“Rakyat Suriah yang tengah menghadapi kezaliman, ketidakadilan, penindasan, dan penekanan dari pemerintah yang sombong dan arogan sangat membutuhkan doa dan bantuan dengan segala cara yang tersedia, serta simpati dan empati pada mereka,” tambahnya.
Namun ia menekankan, “dalam medukung rakyat Suriah harus sejalan dengan kebijakan negara, dan semua hal harus terikat dengan aturan pengadilan, sehingga tidak boleh bagi siapa pun melawan penguasa dan menyerukan jihad dengan bentuk yang menunjukkan pembangkangan pada negara.”
Ia menambahkan pula, “beberapa tindakan yang dilakukan oleh individu akan membuat negara dalam kesulitan. Oleh karena itu harus bekerja sama dengan negara mengenai pemberian dukungan yang terstruktur, tanpa harus menunjukkan pembangkangan pada penguasa, karena itu merupakan tindakan yang dilarang dan mungkar menurut syariah Islam, selama negara sedang melakukan kewajiban sepenuhnya kepada rakyat Suriah, dan itulah apa yang kami lihat secara nyata," urainya.
Sementara itu, Syaikh Abdullah al-Mutlak, anggota “Lembaga Ulama Senior” lainnya yang juga anggota “Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa” mengatakan, "orang yang bertanggung jawab atas pertempuran dan jihad di Suriah adalah tentara pembebasan Suriah, dan itulah yang harus didukung.”
Sedangkan Syaikh Muhammad Al Arifi melalui pidato dan ceramahnya dengan berapi-api menyerukan agar umat Islam membantu umat Islam di Suriah dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan semaksimal yang bisa ditempuhnya. Syaikh Muhammad Al Arifi juga menyerukan agar kaum muslimin bergabung dengan tentara pembebasan Suriah untuk berjihad memerangi rezim Bashar Al Assad. [lihat video lengkap fatwa Syaikh Muhammad Al Arifi di sini]
[muslimdaily]
*Keterangan gambar: Syaikh Ali Hakami (sumber: Al Wasat News)

Read More

Guru Non Muslim Terpesona Sekolah Islami

Menerima pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris di Al-Noor Academy, Rick Booth mendapatkan kesan-kesan baik dari para siswa muslimnya.

"Penghargaan moral sangat spektakuler," kata Booth, seorang mantan wartawan selama lebih dari 30 tahun di surat kabar The Sun Westerly di Rhode Island, mengatakan pada Boston Globe  Minggu, 3 Juni.

"Saya mencoba melawan, tapi saya jatuh cinta dengan tempat ini. Saya menemukan rumah di sini."

Al-Noor Academy adalah sekolah dengan jenjang SMP dan SMA yang didirikan pada bulan September 2000 untuk melayani komunitas Muslim di Greater Boston dan Rhode Island bagian utara. Kurikulumnya mencakup semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah umum di negara bagian Massachusetts ditambah agama Islam dan bahasa Arab.

Bergabung dengan staf sekolah di bulan Mei 2011, banyak hal di sekolah yang asing bagi Booth. Sebagai contoh, siswa sekolah shalat lima kali sehari yang menjadi adat di sekolah itu. Sekolah juga dimulai dengan acara pembacaan ayat-ayat Alquran. Menunjukkan respeknya pada kegiatan-kegiatan para siswa dan rekan gurunya yang muslim, Booth juga menampilkan etika dalam aktivitas pengajarannya.

Menurut salah seorang murid, Firas Al-Shaar, Booth biasanya memberikan banyak pekerjaan rumah, namun membuat pengecualian saat libur hari raya Islam.

"Jika kami ada liburan khusus (kegamaan), dia tidak akan memberikan kami banyak pekerjaan rumah," katanya.

Mengajar siswa Muslim di sekolah Al-Noor telah mengubah banyak persepsi Booth. Dengan adanya siswi muslim yang mengenakkan jilbab yang panjang dan longgar, Booth melihat itu sebagai cara Al Quran untuk melindungi kaum wanita dan juga malah memberikan cahaya bagi wajah mereka.

"Mereka sederhana. Mereka saya berpikir seperti gadis-gadis di Amerika pada 60 tahun lalu."

Melihat ambisi yang tinggi  di antara siswa, seperti banyak dari mereka yang ingin menjadi dokter, Booth melihat siswa di sekolah Al Nour sebagai impian bagi setiap guru untuk menjadi termotivasi, percaya diri, dan tekun dalam proses belajar mengajar.
ket foto: ilustrasi siswi muslim saat di sekolah
[muslimdaily.net/oi]

Read More

Berdasarkan Rukyat dan Hisab, Malaysia Lebaran Selasa 30 Agustus 2011

KUALA LUMPUR (voa-islam.com) – Berdasarkan rukyah dan hisab yang dipantau dari 30 lokasi di seluruh negara, Kerajaan Malaysia menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1432 jatuh pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011.

Umat Islam di Malaysia akan merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriah pada hari Selasa (30/8/2011) setelah adanya ketetapan yang disampaikan oleh Kerajaan Malaysia, Senin malam (29/8/2011).

Pihak kerajaan Malaysia melalui Datuk Syed Danial Syed Ahmad menyampaikan pengumuman mengenai ketetapan tersebut dan disampaikan secara langsung melalui Radio Televisyen Malaysia (RTM).

Dengan demikian, umat Islam di Malaysia akan melaksanakan Shalat Id dan berlebaran pada hari Selasa (30/8/2011).

Penetapan Idul Fitri tersebut berdasarkan rukyah dan hisab yang dipantau dari 30 lokasi di seluruh negara.

Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengajak rakyatnya dalam Idul Fitri ini dan sekaligus menyambut hari Kemerdekaan Malaysia dengan membawa makna dan pengertian yang mendalam tentang betapa besarnya kurnia Ilahi.

“Pada hakikatnya, Malaysia telah dan sedang dirahmati nikmat keamanan dan kemakmuran,” katanya. [taz/ant]

Read More

Gerakan Koptik Mesir Menolak Berdialog dengan Ikhwanul Muslimin

Gerakan Koptik menyatakan menolak pernyataan bersama yang dilakukan oleh Otorita Umum Koptik (CGA) dan Partai Kebebasan dan Keadilan Ikhwanul Muslimin, di mana mereka mendukung deklarasi Al-Azhar yang menyerukan negara sipil.

Read More

Mantan Imam Besar Mesjid Al Aqsa Minta Umat Islam Indonesia Tidak Memperbesar Masalah Hamas-Fatah

Profesor Mahmoud Shiyam, Mantan Imam Besar Masjid Al Aqsa, meminta umat muslim Indonesia untuk tidak membesar-besarkan permasalahan antara Hamas dan Fatah. Hal ini menurutnya tidak banyak menimbulkan manfaat.

Read More

Menag: Hilangkan Kesan Madrasah Pendidikan Kelas "Dua"

Hidayatullah.com--Menteri Agama Suryadharma Ali berharap mutu lembaga pendidikan agama termasuk madrasah semakin meningkat, sehingga kesan bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan kelas "dua" dapat dihilangkan.

Read More

ISESCO: Madinah jadi ibukota Dunia Islam

RIYADH (Arrahmah.com) – Organisasi Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Islam (ISESCO) telah memilih kota suci Madinah di Arab Saudi sebagai ibukota kultural bagi Dunia Islam tahun 2013.

Read More